Sebut OTT KPK BIkin Malu Indonesia, Menkomarves Banjir Kritikan Dari Berbagai Pihak
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OKT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat malu Indonesia di mancanegara menuai kritikan dari berbagai pihak.
IDWS, Kamis, 22 Desember 2022 - Luhut awalnya bicara soal operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK. Menurut Luhut, OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat diduga korupsi tidak baik bagi negara.
"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022), seperti dikutip dari detikcom.
"Saya baru dari London kemarin Bapak/Ibu. Setelah KTT G20 untuk menindaklanjuti itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV. Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak/Ibu sekalian," cerita Luhut.
"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau. Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main," imbuhnya.
Menkomarves Luhut Binsar (Foto: detikcom/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Kritikan dari LBH
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
"Jadi sebenarnya kenapa kita harus malu ketika kita sedang menindak koruptor? Gitu," kata Citra Referandum, saat ditemui kantor LBH Jakarta, Rabu (21/12/2022) malam, seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Citra Referandum kemudian mengatakan, masyarakat internasional justru mengapresiasi penanggulangan korupsi Indonesia yang berjalan dengan baik
"Jadi pak Luhut, sebetulnya masyarakat internasional itu justru mengapresiasi Indonesia jika betul-betul menanggulangi korupsi. Baik dalam konteks pencegaahan maupun penindakan," jelasnya
"Bahwa sebenarnya investasi yang dimaksud oleh negara atau oleh presiden hari ini, investor itu dalam riset-riset yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga riset. Investor malah mau masuk ke negara yang memang punya komitmen penanggulangan korupsi," ujar Citra Referandum.
"Jadi pertanyaan kenapa RKUHP disahkan, jangan-jangan itu buat investor kotor, atau untuk mengamankan akumulasi kapital para oligarki di Indonesia yang duduk di bangku legislatif dan eksekutif," sindirnya Citra.
Kritik dari Transparency International Indonesia
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai pernyataan Menkomarves membahayakan upaya melawan rasuah.
"LBP sepertinya tidak ingin ada penindakan, dan ini justru berbahaya karena akan membawa kita kembali mundur," kata Danang kepada Kompas.com, Rabu (21/12/2022).
Menurut Danang, OTT yang dilakukan KPK justru mempunyai dampak buat memunculkan rasa takut supaya semua kalangan tidak korupsi. Selain itu praktik pemberantasan korupsi selalu dilakukan dengan kombinasi pencegahan dan penindakan. Danang menilai logika Luhut yang menilai OTT membuat citra negara jelek justru keliru. Sebab menurut dia, dari berbagai survei global yang dilakukan terungkap yang menjadi permasalahan utama di Indonesia salah satunya adalah korupsi.
"Jadi persoalannya adalah korupsi, bukan OTT. Yang perlu dihentikan adalah praktik korupsi, bukan OTT. Jadi agenda utamanya adalah membenahi pendanaan politik dan meningkatkan efektivitas pengawasan peradilan," ujar Danang. "Indeks persepsi korupsi yang buruk juga disumbang oleh berbagai praktik korupsi dalam pelayanan publik. Maka yang harus dibenahi adalah pelayanan publik, bukan OTT," lanjut Danang.
Respon Wakil Presiden RI dan eks penyidik KPK
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpandangan bahwa OTT masih diperlukan, bila upaya pendidikan dan pencegahan korupsi belum berjalan maksimal. "Kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya akan ada penindakan," kata Ma'ruf seusai Anugerah Revolusi Mental di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022), dikutip dari Kompas.com.
Senada dengan Mahfud, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menampik bila OTT membuat citra negara menjadi buruk. Menurutnya, banyak pihak di luar negeri yang memantau kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka mengetahui adanya tindak pidana korupsi, meskipun pelaku tidak kunjung ditangkap oleh Komisi Antirasuah maupun aparat penegak hukum lainnya.
"Mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” ujar Novel dikutip dari Kompas.com.
Mantan penyidik KPK lainnya, Yudi Purnomo Harahap berpandangan, ketika OTT dilakukan, maka pihak yang terjerat kasus rasuah akan sulit untuk mengelak. Sebab, sebelum melakukan OTT, KPK telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menjerat mereka.
“Tidak ada lagi alasan untuk mengelak, sebab barang buktinya ada, para pelakunya ada. Sehingga, dalam waktu 1x24 jam sejak tertangkap tangan bisa ditetapkan tersangkanya," ujar Yudi melalui kanal YouTube pribadinya.
(Stefanus/IDWS)
Sumber: detikcom, Tribunnews.com, Kompas.com 1/2
