Viral Video Uang Rupiah Redenominasi Bergambar Presiden Jokowi, Ini Konfirmasi BI
Sebuah video TikTok yang menunjukkan potongan uang Rp 100 bergambar Presiden Joko Widodo jadi viral di kalangan netizen Indonesia.
IDWS, Senin, 8 Februari 2021 - Video TikTok yang diunggah oleh akun @aku.ijot itu juga mengklaim adanya isu redenominasi Rupiah, di mana potongan uang Rp 100 dalam video tersebut merupakan mata uang Rupiah yang awalnya memiliki nominasi 100.000 kemudian menjadi Rp 100.
Redenominasi sendiri adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil, tanpa mengubah nilai tukar aslinya. Dari potongan video yang beredar terlihat uang tersebut juga memiliki nomor seri dan bertulisan "BANK INDONESIA", layaknya uang pada umumnya. Dari laporan Kompas.com, video itu telah ditonton sebanyak 8,4 juta kali. Kini video itu telah dirubah menjadi privat sehingga tidak bisa ditonton oleh khalayak umum.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, dikonfirmasi oleh Kompas.com, menyatakan bahwa uang tersebut bukan berasal dari BI, namun pihaknya masih tetap memonitor isu redenominasi tersebut.
Pihak BI juga meminta agar semua unggahan terkait uang redenominasi itu segera dihapus, dan mengajak masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat konten terkait mata uang Rupiah.
Tangkapan layar dari video viral Rupiah redenominasi bergambar Presiden Joko Widodo. (TikTok/@aku.ijot)
Lebih jauh lagi, Kompas.com melaporkan bahwa dalam video klarifikasinya motif pengunggah video itu murni hanya untuk menarik traffic dan viewers.
"Ini gue dapetin sekitar empat tahun yang lalu, 2017, waktu di Galeri Nasional, Jakarta. Tidak ada maksud apa-apa atau menggiring opini. Tidak ada maksud membanding-bandingkan Pak Jokowi dengan Pak Soekarno. Intinya pengin dapetin traffic, dapetin viewers," ungkap pengunggah video.
Terkait redenominasi, Erwin menyebut rencana itu tetap ada, tetapi sangat bergantung pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Meski redenominasi tidak akan mengubah daya beli rupiah, kondisi sosial tersebut akan menentukan akseptasi masyarakat.
"Artinya, pelesetan atau bahkan hasutan seperti dalam contoh tadi itu bisa terjadi dalam skala yang luas, sehingga kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang stabil menjadi sangat penting dalam implementasi redenominasi. Pengalaman di banyak negara menunjukkan hal tersebut," ujarnya.
(Stefanus/IDWS)
