Menkeu Stop Dana Perjalanan Dinas PNS Untuk Biayai Penanggulangan Virus Corona
IDWS, Kamis, 19 Maret 2020 - Biaya yang seringkali digunakan untuk perjalanan dinas di Kementerian atau Lembaga (K/L) akan dihentikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena dana tersebut dianggarkan untuk mengatasi masalah wabah virus corona (COVID-19) di Indonesia.
Sri Mulyani merinci, total belanja K/L naik 17,8%, belanja pegawai tumbuh 4,6%. Kemudian bantuan sosial PBI yang sudah dibayarkan sampai Maret mencapai Rp 31,9 triliun.
"Belanja barang signifikan karena Covid. Teman-teman lihat perjalanan dinas dalam dan luar negeri drop," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari detikcom.
Biaya perjalanan dinas turun 7,5 persen dan dialihkan untuk penanganan virus corona. Selain itu, ada juga beberapa K/L yang mengalami peningkatan belanja, di antaranya Kementerian Pertahanan untuk operasi militer, intelijen, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian ada Kementerian PUPR untuk membangun dan merehabilitasi pasar, sarana prasarana pendidikan, dan jembatan.
Ada juga Polri untuk penanganan tindak pidana umum, terorisme, narkoba, ekonomi khusus, dan korupsi. Serta pembinaan potensi keamanan. Terakhir, Kementerian Perhubungan untuk layanan lalu lintas dan angkutan laut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kesehatan masyarakat. Ini menjadi prioritas di tengah pandemi virus corona.
"Prioritas pertama APBN adalah kesehatan, social safety net, dan lalu kegiatan industri karena kita sekarang melewati masa yang menantang," kata Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (18/3/2020).
Ilustrasi PNS. (Kendaripos.co.id)
Sri Mulyani menambahkan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 hingga 25 juga diberikan di sektor kesehatan. Harapannya, produksi alat kesehatan bisa meningkat.
"Ini selain untuk industri manufaktur kita sekarang juga berikan pada bidang usaha manufaktur untuk bidang kesehatan," ujarnya.
Pihaknya dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) intensif membahas dampak virus corona. Sri Mulyani bilang, BI akan memberikan stimulus moneter serta melakukan triple intervention, penurunan GWM valas dan rupiah serta menurunkan underlying transaksi investor asing.
"Ini semuanya dilakukan bersama sama antara kami pemerintah dan otoritas moneter. OJK juga relaksasi penilaian kualitas kredit sehingga perusahaan disruption mereka tidak alami tekanan dan delay pembayaran kredit mereka. Pak Wimboh juga percepatan restrukturisasi kredit dari UMKM, BP Jamsostek untuk dukung dunia usaha," tuturnya.
Sumber: detikcom
