Munculnya Keraton-keraton Lain Setelah Geger Keraton Agung Sejagat, Bagaimana Tanggapan Otoritas?
IDWS, Jumat, 16 Januari 2020 - Setelah netizen Indonesia dihebohkan dengan kemunculan Keraton Agung Sejagat yang mengklaim memiliki kekuasaan di penjuru Bumi, lalu disusul oleh Sunda Empire, rupanya masih ada lagi model "keraton" yang menyusul.
Kerajaan Pajang yang sudah runtuh pada abad ke-16, kini didirikan kembali di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Ada pula Keraton Djipang atau Jipang yang kembali muncul di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
Suradi adalah sosok yang mendirikan Kasultanan Karaton Pajang yang berlokasi di sebelah petilasan kerajaan Pajang. Suradi kini dengan percaya diri menobatkan diri sebagai Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV.
Kirab Keraton Djipang di Blora, tahun 2016. (Foto: detikcom/Istimewa)
Dia mengaku mendapatkan mandat mendirikan Kerajaan Pajang dari Kanjeng Sultan Suryo Alam yang merupakan raja Kasultanan Dhimak yang berlokasi di Kabupaten Demak.
"Pertama 2009 saya dilantik menjadi Adipati dulu, lalu 2010 saya daftarkan kerajaan ini sebagai Yayasan Kasultanan Karaton Pajang. Setelah berhasil mengelola keraton dengan pesat, 2015 saya naik menjadi sultan. 2019 kemarin diberi gelar Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV," kata Suradi, Kamis (16/1).
Dengan ramainya pemberitaan terkait Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Suradi mengaku tak khawatir. Dia menilai kerajaan yang dia dirikan hanya untuk merawat budaya.
Suradi pun mengklaim membiayai sendiri operasional keraton. Dia dikenal sebagai kontraktor yang menggarap bangunan di berbagai daerah.
"Kami tidak pernah menarik iuran, justru saya yang mengeluarkan uang untuk menyelenggarakan event. Kalau pun ada, itu sumbangan seikhlasnya, saya tidak pernah minta," ujar dia.
Kapolsek Kartasura, AKP Dani Permana Putra, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan masyarakat terkait keberadaan keraton tersebut. "Tidak ada laporan apapun. Selama ini landai-landai saja kok," ujar Dani kepada detikcom.
Sedangkan Keraton Djipang yang dipimpin oleh PRA Barik Barliyan Surowiyoto telah berdiri sejak 2014. Barik menyebut keberadaan kerajaan Djipang merupakan aset sejarah dan budaya.
"Ini kembali muncul di permukaan karena sebagai upaya kami untuk tetap melestarikan sejarah dan budaya yang ada. Saya memang ada keturunan dari Adipati Jipang, Arya Penangsang," terangnya kepada detikcom, Kamis (16/1).
Barik juga menegaskan, Kerajaan Djipang berbeda dengan Keraton Agung Sejagat di Kabupaten Purworejo yang keberadaanya meresahkan warga hingga ditutup oleh polisi karena dugaan penipuan.
ami ada historikalnya, dulu memang sudah ada (kerajaan) ini, sehingga jelas berbeda. Keberadaanya saat ini orientasinya untuk sektor pariwisata dan melestarikan sejarah dan budaya. Kalau yang di Purworejo itu orientasinya untuk penipuan, bahkan makar. Pun kami juga telah terdaftar di Forum silaturahmi keraton nusantara," paparnya.
Kapolres Blora AKBP Antonius Anang mengatakan, tidak ada bangunan yang dipakai untuk aktivitas yang identik dengan kerajaan di Desa Jipang, Cepu.
Berdasarkan pemantauan polisi, lanjutnya, Keraton Djipang tersebut hanya muncul ketika kirab budaya pada tahun 2016 silam di lokasi tersebut. Menurutnya, kirab itu digelar hanya untuk mengenang sejarah.
"Itu bukan mendirikan kerajaan, tapi setelah saya tanya kapolsek, itu kirab budaya untuk mengenang sejarah saja, dan saat itu saya belum (berdinas) di Blora," paparnya.
Namun, Antonius memastikan pihaknya akan melakukan pengamatan lebih mendalam tentang kabar keberadaan kerajaan Djipang tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut mengomentari munculnya keraton-keraton baru di wilayahnya. Seperti Djipang, Ganjar menilainya berbeda dengan Keraton Agung Sejagat.
"Itu beda dengan yang di Purworejo (Keraton Agung Sejagat). Kalau di Purworejo itu kan ngeri, kalau ndak dukung disumpahin tidak selamat, dikutuk dan sebagainya. Kalau yang di Blora ini tidak ada ancaman seperti itu," kata Ganjar kepada wartawan, Kamis (16/1/2020) malam.
"Selama ini relatif tidak ada geger genjik (keributan) di sana. Maka nanti biar dicek oleh Kesbangpolinmas kami," papar Ganjar.
Ganjar mengimbau agar tidak ada lagi sembarangan mendirikan kerajaan atau keraton. Ia meminta jika memang masih ada yang ingin mendirikan maka lapor ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Barang siapa mau mendirikan kerajaan atau ada kerajaan masa lalu, lapor ke kami. Tolong kami diajak bicara agar kami mengerti dan tidak menimbulkan kegaduhan," terangnya.
Sumber: detikcom
