18 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan Untuk Pengamanan Demonstrasi di Jakarta, 24 September 2019
IDWS, Selasa, 24 September 2019 - Polda Metro Jaya pada Selasa (24/9) hari ini menyiapkan lebih banyak personel pengamanan demo di depan gedung DPR/MPR dibandingkan Senin kemarin. Sebanyak 18 ribu personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo.
"Sebanyak 18 ribu personel gabungan diterjunkan," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, dikutip dari detikcom. 18 ribu personel tersebut disebutkan merupakan personel gabungan TNI-Polri serta personel dari Pemprov DKI Jakarta seperti Damkar, Satpol PP dan Dishub.
Argo tidak menjelaskan terkait 551 anggota Brimob Polda Lampung yang ikut mengamankan aksi demo hari ini tersebut. Namun, pengamanan demo hari ini lebih ketat dibanding kemarin.
Senin (23/9) kemarin, Polda Metro Jaya hanya menurunkan sekitar 10 ribu personel gabungan. 10 ribu personel gabungan itu terbagi di dua tempat yakni di depan gedung DPR/MPR dan gedung KPK, Jakarta.
18 ribu personel disiagakan untuk menjaga demonstrasi pada Selasa, 24 September 2019 di depan gedung DPR/MPR di Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
Diketahui, mahasiswa yang menamakan dirinya 'Aliansi Mahasiswa Indonesia Tuntut Tuntaskan Reformasi' bakal kembali menggelar demonstrasi hari ini. Tak cuma mahasiswa, massa dari Serikat Petani Indonesia (SPI) rencananya juga melakukan demonstrasi di depan gedung DPR.
Perangkat pengaman juga disiapkan
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memasang kawat berduri di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Pemasangan security barrier itu mengantisipasi membeludaknya massa unjuk rasa.
"Kawat berduri dipasang di sisi kiri dan kanan di depan pintu utama gedung DPR/MPR," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir dikutip dari Medcom.id, Selasa, 24 September 2019.
Kepolisian juga menyiapkan movable concrete barrier (MCB) atau penghalang beton dan water barrier (penghalang air). "Ada 252 personel lalu lintas dikerahkan ke lokasi," ujar Nasir.
Gelombang penolakan pengesahan sejumlah undang-undang mengalir dari elemen mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat. Teranyar, mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen pada Senin, 23 September 2019. Unjuk rasa sempat ricuh pada malam hari.
Mahasiswa menolak pengesahan Rancangan KUHP. Mereka juga menolak pengesahan RUU Pemasyarakatan lantaran dinilai melonggarkan hukuman bagi koruptor. Massa juga meminta RUU KPK yang sudah disahkan dibatalkan.
(Stefanus/IDWS)
