Ibukota Baru Sebagai Pusat Pemerintahan, Bukan Penyangga Bisnis
Sebagai cerminan bangsa dan efisiensi
IDWS, Senin, 6 April 2019 - Jakarta saat ini memang menanggung terlalu banyak beban yang menimbulkan berbagai masalah. Maka dari itu, setelah Jokowi mengutarakan rencana pemindahan ibukota, disebut-sebut nantinya ibukota baru akan dikhususkan hanya sebagai pusat pemerintahan.
Seperti yang kita ketahui, Jakarta saat ini merupakan pusat dari aktivitas bisnis, kegiatan ekonomi, pusat hiburan, sekaligus pusat pemerintahan. Hal ini membebani kota yang dulunya bernama Batavia itu sehingga berbagai masalah laten pun bermunculan. Yang paling umum dan sudah seperti tradisi adalah masalah kemacetan.
"Ibukota tidak jadi penyangga bisnis, tapi untuk urusan pemerintahan saja," ungkap Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika di Jakarta pada Sabtu (4/5/2019) mengutip Kompas.com.
Menurut Erani, ibukota baru akan dijadikan zonasi yang hanya berisi gedung-gedung pemerintahan, perumahan aparatur pemerinah, serta sarana dan prasarana lengkap.
Luas wilayahnya diperkirakan hanya 40.000 hektar, dengna demikian tidak ada tumpang tindih antara beban pemerintahan dengan beban bisnis, kecuali untuk daerah di sekitar ibukota baru yang tetap diperhatikan sebagaimana daerah lainnya.
Sedangkan kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti industri, tetap berpusat di Jawa, khususnya Jakarta. Berbagai bisnis serta roda ekonomi yang sudah ada di sana akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Pengembangan ekonomi daerah di sekitarnya hanya dalam konteks mencukupi kebutuhan warga di situ (ibukota baru). Kalau pengembangan ekonomi, industri dan sebagainya kan tidak akan bercampur dengan wilayah nanti," tambah Erani.
Erani berpendapat dengan adanya ibukota baru, Indonesia berpeluang membentuk sebuah kota yang bisa menjadi teladan karena pembagian fungsi yang dijaga ketat. Di negara maju, menurutnya, pusat pemerintahannya berada di zonasi yang ketat dan tak tumpang tindih dengan kegiatan industri.
"Namanya ibukota negara, harus menggambarkan hal ideal di satu negara. Keseluruhan praktik terbaik ada di sana. Dari mulai kualitas lingkungan yang bagus, organisasi dan koordinasi lembaga pemerintahan baik, efektivitas pengambilan keputusan dan kangan sampai ibukota negara teladan dari praktik pemborosan," kata Erani.
(stefanus/IDWS)
Sumber: Kompas.com
Foto: (Kompas.com/Andi Hartik)
