Gugatan Ganti Rugi Rp42 Miliar Dilayangkan oleh 243 Korban Banjir Jakarta ke Gubernur Anies
IDWS, Rabu, 14 Januari 2020 - Sebanyak 243 Warga DKI Jakarta yang mengaku sebagai korban banjir menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1). Ratusan warga mengaku merugi dalam peristiwa banjir yang terjadi pada malam pergantian tahun 2020.
Banjir Jakarta di awal tahun 2020 akibat curah hujan tertinggi dalam 154 tahun terakhir dan minimnya penanggulangan banjir oleh pihak pemerintah DKI Jakarta. (Twitter/@risetioz)
Gugatan ganti rugi dilayangkan sebesar Rp42 miliar. Para penggugat diwakili Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020. Mereka menggugat Anies Baswedan yang dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Anies dituding mengabaikan untuk memberi peringatan dan juga bantuan darurat kepada korban banjir seperti yang diatur dalam undang-undang.
"Gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, terkait tidak berjalannya Early Warning System (EWS) dan Emergency Response (ER)," kata kuasa hukum para penggugat, Alvon K Palma kepada wartawan di PN Jakarta Pusat.
Gugatan tersebut dilayangkan dalam konteks peristiwa banjir lokal yang terjadi di Jakarta akibat hujan secara terus menerus pada malam pergantian tahun 2020. Para penggugat mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Sejumlah Warga DKI Jakarta yang menjadi korban banjir pada malam Tahun Baru resmi mendaftarkan gugatan perdata secara berkelompok (class action) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1). (CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus)
Dalam gugatannya, warga menilai Anies melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengajuan Gugatan Onrechtmatige Overheidaads.
"Jadi (gugatan soal) bagaimana mereka (pemerintah) itu melakukan kesiapsiagaan dalam penanggulangan banjir," kata dia.
Dalam gugatan ini, kata dia, mulanya tim kuasa hukum mencatat terdapat 670 yang melakukan pendaftaran gugatan. Namun setelah dilakukan verifikasi, tersisa 243 orang yang menjadi penggugat. Ia memastikan bahwa korban yang mendaftarkan gugatan itu benar-benar terdampak banjir.
Sumber: CNNIndonesia.com
